Pembentukan undang undang merupakan suatu proses kebijakan publik yang dijalankan oleh DPR sebagai lembaga legislatif dan anggota DPR sebagai individu. Melalui program legislasi nasional DPR dan Anggota DPR berupaya untuk merumuskan berbagai kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dari setiap undang undang yang dibuatnya demi demi terwujudnya supremasi hukum dan terbentuknya undang undang yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.Pembentukan undang undang mencakup 1. hak asasi manusia,2.hak dan kewajiban warga negara 3. pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara, 4. wilayah negara dan pembagian daerah, 5. kewarganegaraan dan kependudukan, 6. keuangan negara. Efektivitas pembentukan undang undang hanya dapat terwujud apabila teknik pembentukan undang undang meliputi cara, metode, dan standar yang pasti, baku serta mengikat semua lembaga negara yang berwenang membuat undang undang.