#

Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-daerah : Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah

Otonomi Daerah ; Desentralisasi Dalam Pemerintahan

Jenis Bahan

Monograf

Judul Alternatif

-

Pengarang

HALIM, Abdul; MUJIB, Ibnu

Edisi

Pernyataan Seri

-

Penerbitan

Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009

Bahasa

Indonesia

Deskripsi Fisik

vii, 307 hlm. ; 24 cm.

Jenis Isi

-

Jenis Media

-

Penyimpanan Media

-

ISBN

978-602-8189-00-2

ISSN

-

ISMN

-

Bentuk Karya

Bukan fiksi atau tidak didefinisikan

Target Pembaca

Tidak diketahui / tidak ditentukan

Catatan

-


Abstrak

Pemberian otonomi kepada daerah melalui desentralisasi dalam sebuah negara kesatuan akan membawa resiko-resiko terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, khususnya mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tidak hanya itu, desentralisasi juga dalam praktiknya memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Namun, praktik desentralisasi justru melahirkan berbagai persoalan di daerah, tidak saja mengenai perngelolaan keuangan, tetapi juga sumberdaya daerah yang lain, yang membutuhkan pengelolaan secara professional dan sistematis. Kegagalan pengelolaan sumber daya daerah, selian disebabkan ketidakmampuan Daerah menyelengarakan sistem pengelolaan yang ideal juga disebabkan karena system tax assignment di Indonesia yang masih didominasi oleh Pemerintahan Pusat.

No. Barcode No. Panggil Lokasi Perpustakaan Lokasi Ruangan Kategori Akses Ketersediaan
00005226829 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005226830 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005226831 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005226832 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005226833 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005226834 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Dipinjam
00005226835 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Dipinjam
00005491118 352.14 PRO Perpustakaan Jakarta Utara - Koja
Jl. Logistik Raya No. 2 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
RUANG KOLEKSI UMUM UTARA - Koleksi Dewasa Lantai 3 Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005491119 352.14 PRO Perpustakaan Jakarta Utara - Koja
Jl. Logistik Raya No. 2 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
RUANG KOLEKSI UMUM UTARA - Koleksi Dewasa Lantai 3 Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
No. Nama File Nama File Format Flash Format File Aksi
Tidak ada data.
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 JAKPU/11110000001457
005 20210616024933
008 210616###########################0#ind##
020 # # $a 978-602-8189-00-2
035 # # $a 0010/111100000001457
040 # # $a JKPUDKI
041 # # $a IND
082 # # $a 352.14
084 # # $a 352.14 PRO
090 # # $a 352.14 PRO
245 # # $a Problem desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah : $b peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah /$c Abdul Halim dan Ibnu Mujib
260 # # $a Yogyakarta :$b Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada,$c 2009
300 # # $a vii, 307 hlm. ; $c 24 cm.
520 # # $a Pemberian otonomi kepada daerah melalui desentralisasi dalam sebuah negara kesatuan akan membawa resiko-resiko terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, khususnya mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tidak hanya itu, desentralisasi juga dalam praktiknya memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Namun, praktik desentralisasi justru melahirkan berbagai persoalan di daerah, tidak saja mengenai perngelolaan keuangan, tetapi juga sumberdaya daerah yang lain, yang membutuhkan pengelolaan secara professional dan sistematis. Kegagalan pengelolaan sumber daya daerah, selian disebabkan ketidakmampuan Daerah menyelengarakan sistem pengelolaan yang ideal juga disebabkan karena system tax assignment di Indonesia yang masih didominasi oleh Pemerintahan Pusat.
650 # 4 $a OTONOMI DAERAH ; DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN
659 # # $a Pembelian
700 # $a HALIM, Abdul; MUJIB, Ibnu
852 # # $a BPAD DKI
990 # # $a D36361/11, 36362/11, 36363/11, 36364/11, 36365/11,
990 # # $a D36361/11, 36362/11, 36363/11, 36364/11, 36365/11,
990 # # $a D36361/11, 36362/11, 36363/11, 36364/11, 36365/11,
990 # # $a D36361/11, 36362/11, 36363/11, 36364/11, 36365/11,
990 # # $a D36361/11, 36362/11, 36363/11, 36364/11, 36365/11,
990 # # $a D36361/11, 36362/11, 36363/11, 36364/11, 36365/11,
990 # # $a D36361/11, 36362/11, 36363/11, 36364/11, 36365/11,
990 # # $a U036361/11
990 # # $a U036365/11