Buku ini menggambarkan dan menganalisis konflik dan perdamaian di Aceh pasca kesepakatan Helsinki (MoU antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka(GAM), 5 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia). Sejak upaya pelaksanaan MoU, jenis konflik telah berubah dari konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan GAM, menjadi konflik horizontal antar komponen masyarakat, terutama berkaitan dengan distribusi kompensasi ekonomi bagi mantan anggota GAM dan penguasaan aset-aset ekonomi dan politik oleh para mantan kombatan. Akankah situasi damai yang telah dinantikan masyarakat ini terkoyak kembali oleh kepentingan-kepentingan tangan jahil yang tidak menghendaki Aceh memasuki babak baru yang lebih baik ke depan? Itu tergantung pada sejauh mana kedua belah pihak saling mempercayai, bahwa langkah yang mereka tempuh akan menjadi ikatan perdamaian yang tak lagi dusta.