#

Good Governance "kepemerintahan Yang Baik" Bagian Pertama : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan

Indonesia / Politik Dan Pemerintahan

Jenis Bahan

Monograf

Judul Alternatif

-

Pengarang

SEDARMAYANTI

Edisi

Cet.2

Pernyataan Seri

-

Penerbitan

Bandung : Mandar Maju, 2012

Bahasa

Indonesia

Deskripsi Fisik

xii, 212 hlm. : ilus ; 21 cm.

Jenis Isi

-

Jenis Media

-

Penyimpanan Media

-

ISBN

978-979-538-406-9

ISSN

-

ISMN

-

Bentuk Karya

Bukan fiksi atau tidak didefinisikan

Target Pembaca

Dewasa

Catatan

-


Abstrak

Buku ini mengulas dengan ‘apik’ pengenalan konsep governance dan good governance dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia secara menyeluruh. Tuntutan dan semangat reformasi menjadi titik tolak upaya perubahan sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di tanah air. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan pada tataran global melalui melalui perubahan cara pandang administrasi publik dari “government” ke “governance”. Konsep yaitu government, lebih mencerminkan dominasi dan peran tunggal pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dalam governance, pemerintah bukanlah aktor tunggal yang harus berperan secara dominan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan. Ketertiban dua aktor lain yaitu swasta (private sector) masyarakat (civil society) justru diharapkan dapat mengimbangi peran pemerintah atau negara sehingga dimungkinkan tercipta kolaborasi yang membentuk segitiga besi (iron triangle) sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

No. Barcode No. Panggil Lokasi Perpustakaan Lokasi Ruangan Kategori Akses Ketersediaan
00005186564 320.09598 SED g Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 Storage Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005186565 320.09598 SED g Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 Storage Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005186567 320.09598 SED g Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 Storage Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005186568 320.09598 SED g Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 Storage Umum Dapat dipinjam Tersedia
No. Nama File Nama File Format Flash Format File Aksi
Tidak ada data.
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 JAKPU-11139000002167
005 20200929111108
008 200929################e##########0#ind##
020 # # $a 978-979-538-406-9
035 # # $a 0010-111390000002167
040 # # $a JKPDJAK
041 0 # $a IND
082 # # $a 320.09598
084 # # $a 320.09598 SED g
090 # # $a 320.09598 SED g
100 0 # $a SEDARMAYANTI
245 1 # $a Good governance "kepemerintahan yang baik" bagian pertama : $b dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisiensi melalui restrukturisasi dan pemberdayaan /$c Sedarmayanti
250 # # $a Cet.2
260 # # $a Bandung :$b Mandar Maju,$c 2012
300 # # $a xii, 212 hlm. : $b ilus ; $c 21 cm.
520 # # $a Buku ini mengulas dengan ‘apik’ pengenalan konsep governance dan good governance dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia secara menyeluruh. Tuntutan dan semangat reformasi menjadi titik tolak upaya perubahan sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di tanah air. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan pada tataran global melalui melalui perubahan cara pandang administrasi publik dari “government” ke “governance”. Konsep yaitu government, lebih mencerminkan dominasi dan peran tunggal pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dalam governance, pemerintah bukanlah aktor tunggal yang harus berperan secara dominan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan. Ketertiban dua aktor lain yaitu swasta (private sector) masyarakat (civil society) justru diharapkan dapat mengimbangi peran pemerintah atau negara sehingga dimungkinkan tercipta kolaborasi yang membentuk segitiga besi (iron triangle) sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
521 1 # $a DEWASA
650 # 4 $a INDONESIA -- POLITIK DAN PEMERINTAHAN
850 # # $a BPAD DKI
990 # # $a D104621/13
990 # # $a D104621/13
990 # # $a D104621/13
990 # # $a D104621/13
990 # # $a D104621/13
990 # # $a D104622/13
990 # # $a D104622/13
990 # # $a D104622/13
990 # # $a D104622/13
990 # # $a D104623/13
990 # # $a D104623/13
990 # # $a D104623/13
990 # # $a D104624/13
990 # # $a D104624/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13
990 # # $a D104625/13