Pembangunan jelas bukan sekedar perkara teknis-ekonomis; mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan subsidi. Pengamalan 1966-1998 mengajarkan betapa pembangunan merupakan proses yang berurusan dengan harkat martabat manusia. Ditangan rezim orde baru, pembangunan justru menunjukan wajahnya yang eksploitatif dan monopolistik hampir di seluruh kehidupan bangsa ini. Atas nama pembangunan, rezim tersebut tampak leluasa berlaku tidak adil, tidak demokratis, dan memusuhi siapa saja yang dianggap menghalangi kehendaknya. Alhasil, masyarakat pun hidup dengan dicekam ketakutan dan penderitaan. Belajar dari kebangkrutan moral dan legimitasi rezim semacam itulah, usaha membangun masyarakat yang mengandung relevansi emansipatoris hanya dapat dilakukan jika turut memasukkan upaya pemberdayaan masyarkat. Bukan saja memerangi kemiskinan dan kesenjangan, tetapi juga memungkinkan masyarakat menjadi lebih aktif, penuh inisiatif dan mandiri menuju “Indonesia Baru”