#

SAP Standar Akutansi Pemerintahan

Akuntansi-undang-undang Dan Peraturan; Akuntansi-standar

Jenis Bahan

Monograf

Judul Alternatif

-

Pengarang

Edisi

Pernyataan Seri

-

Penerbitan

-

Bahasa

Indonesia

Deskripsi Fisik

228 hlm 20 cm

Jenis Isi

-

Jenis Media

-

Penyimpanan Media

-

ISBN

979-3418-55-9

ISSN

-

ISMN

-

Bentuk Karya

-

Target Pembaca

-

Catatan

-


Abstrak

Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan serta accountable. Karena pentingnya hal tersebut pemerintah menetapkan sebuah regulasi, yakni peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akutansi pemerintahan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donator, investor, kreditor, dan pemerintah sendiri.

No. Barcode No. Panggil Lokasi Perpustakaan Lokasi Ruangan Kategori Akses Ketersediaan
00005118996 Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
- Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
No. Nama File Nama File Format Flash Format File Aksi
Tidak ada data.
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 JAKPU/11110000002204
005 20111129142755.0
008 ***********************************ind**
020 # # $a 979-3418-55-9
035 # # 0010/111100000002204
040 # # $a JKPUDKI
041 # # $a IND
082 1 4 $a 657.66i
090 # # $a 657.66i UND
245 # # $a SAP $b Standar akutansi pemerintahan
260 # # $a Yokyakarta $b Pustaka Yustisia $c 2009
300 # # $a 228 hlm $c 20 cm
440 # # $a Seri Perundang-Perundangan
520 # # $a Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan serta accountable. Karena pentingnya hal tersebut pemerintah menetapkan sebuah regulasi, yakni peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akutansi pemerintahan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donator, investor, kreditor, dan pemerintah sendiri.
521 # # $a Dewasa
650 # # $a AKUNTANSI-UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN; AKUNTANSI-STANDAR
659 # # $a Pembelian
852 # # $a BPAD DKI
990 # # $a 40518/11, 40519/11, 40520/11, 40521/11, 40522/11, 40523/11, 40524/11