Perlawanan masyarakat Ponorogo terhadap pemerintah kolonial Belanda dikategorikan sebagai gerakan patriotik yang melawan penindasan Belanda. Gerakan itu bersifat multi kausal karena dilatarbelakangi oleh situasi politik penjajahan bangsa asing yang merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ponorogo. Sebelum adanya penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai kebebasan dalam menentukan arah pembangunan. Namun ketika berada di bawah cengkeraman penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo dipaksa mengikuti segala peraturan yang ditetapkan penjajah. Adapun pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan yang arahnya disesuaikan dengan program-program pemerintah pusat. Dengan tercapainya tujuan pembangunan daerah Ponorogo,makapara pemimpin Ponorogo telah menunjukkan sikap patriotisme dan kepahlawanan yang didasari oleh semangat cinta tanah air.