#

Negosiasi Syariah Dan Negara Dalam Politik Hukum Pidana Di Indonesia

Hukum Pidana

Jenis Bahan

Monograf

Judul Alternatif

-

Pengarang

Abdul Halim (Pengarang) ; Irfan Fahmi (Desain Sampul)

Edisi

cetakan pertama

Pernyataan Seri

-

Penerbitan

Jakarta : Prenada, 2022

Bahasa

Indonesia

Deskripsi Fisik

x, 222 halaman ; 21 cm

Jenis Isi

teks

Jenis Media

tanpa perantara

Penyimpanan Media

volume

ISBN

9786023831050

ISSN

-

ISMN

-

Bentuk Karya

-

Target Pembaca

Dewasa

Catatan

-


Abstrak

NEGOSIASI SYARIAH DAN NEGARA DALAM POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Buku yang ada di tangan pembaca ini bersumber dari penelitian tentang "Politik Hukum Pidana Islam dalam Negara Pancasila: Studi terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Kemudian, dalam proses penyusunannya menjadi sebuah buku, beberapa bagian pembahasan awal dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan respons masyarakat. Fokus buku ini adalah mencermati konfigurasi politik hukum pidana dan kaitannya dengan akomodasi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Paling tidak ada tiga masalah krusial dalam penyusunan RUU KUHP yang dibahas dalam kajian buku ini, yaitu: masalah ideologi, kesusilaan, dan agama dan khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum Islam (syariah). Tema-tema ini menjadi perhatian serius dan acap kali menimbulkan perdebatan di antara anggota tim penyusun RUU KUHP. Bukti ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana idealnya menyikapi tema-tema krusial tersebut dalam menjaga negara kesatuan hukum Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat isu hukum Islam ini penting di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, buku ini menjadi sangat perlu dibaca oleh siapa saja yang tertarik dengan relasi-relasi dan perkembangan hukum positif dan hukum Islam di tanah air, baik itu dari kalangan mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, pemuka agama, maupun praktisi hukum.

No. Barcode No. Panggil Lokasi Perpustakaan Lokasi Ruangan Kategori Akses Ketersediaan
00006693547 KC/345 ABD n Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Deposit - Lantai 6 KCKR lantai 6 Baca di tempat Tersedia
No. Nama File Nama File Format Flash Format File Aksi
Tidak ada data.
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000867571
005 20250319085313
006 a####e############
007 ta
008 240307#########jki####e############ind##
020 # # $a 9786023831050
035 # # $a 0010-0325000414
040 # # $a JKPDJAK$b ind$c rda
041 0 # $a ind
082 # # $a 345$2 [23]
084 # # $a KC/345 ABD n
100 0 # $a Abdul Halim $e Pengarang$e Abdul Halim $e Pengarang
245 1 # $a Negosiasi syariah dan negara dalam politik hukum pidana di Indonesia /$c Abdul Halim
250 $a cetakan pertama
264 # 1 $a Jakarta :$b Prenada,$c 2022
300 # # $a x, 222 halaman ; $c 21 cm
336 # # $a teks$2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia
338 # # $a volume$2 rdacarrier
520 # # $a NEGOSIASI SYARIAH DAN NEGARA DALAM POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Buku yang ada di tangan pembaca ini bersumber dari penelitian tentang "Politik Hukum Pidana Islam dalam Negara Pancasila: Studi terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Kemudian, dalam proses penyusunannya menjadi sebuah buku, beberapa bagian pembahasan awal dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan respons masyarakat. Fokus buku ini adalah mencermati konfigurasi politik hukum pidana dan kaitannya dengan akomodasi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Paling tidak ada tiga masalah krusial dalam penyusunan RUU KUHP yang dibahas dalam kajian buku ini, yaitu: masalah ideologi, kesusilaan, dan agama dan khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum Islam (syariah). Tema-tema ini menjadi perhatian serius dan acap kali menimbulkan perdebatan di antara anggota tim penyusun RUU KUHP. Bukti ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana idealnya menyikapi tema-tema krusial tersebut dalam menjaga negara kesatuan hukum Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat isu hukum Islam ini penting di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, buku ini menjadi sangat perlu dibaca oleh siapa saja yang tertarik dengan relasi-relasi dan perkembangan hukum positif dan hukum Islam di tanah air, baik itu dari kalangan mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, pemuka agama, maupun praktisi hukum.
521 1 # $a Dewasa
650 # 4 $a Hukum Pidana
700 # # $a Irfan Fahmi$e Desain Sampul
800 # # $a Wanda & Laily Kim$e Penata letak
850 # # $a JKPDJAK
990 # # $a D002716/25