Hukum Pidana
Jenis Bahan
Monograf
Judul Alternatif
-
Pengarang
Abdul Halim (Pengarang) ; Irfan Fahmi (Desain Sampul)
Edisi
cetakan pertama
Pernyataan Seri
-
Penerbitan
Jakarta : Prenada, 2022
Bahasa
Indonesia
Deskripsi Fisik
x, 222 halaman ; 21 cm
Jenis Isi
teks
Jenis Media
tanpa perantara
Penyimpanan Media
volume
ISBN
9786023831050
ISSN
-
ISMN
-
Bentuk Karya
-
Target Pembaca
Dewasa
Catatan
-
Abstrak
NEGOSIASI SYARIAH DAN NEGARA DALAM POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Buku yang ada di tangan pembaca ini bersumber dari penelitian tentang "Politik Hukum Pidana Islam dalam Negara Pancasila: Studi terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Kemudian, dalam proses penyusunannya menjadi sebuah buku, beberapa bagian pembahasan awal dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan respons masyarakat. Fokus buku ini adalah mencermati konfigurasi politik hukum pidana dan kaitannya dengan akomodasi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Paling tidak ada tiga masalah krusial dalam penyusunan RUU KUHP yang dibahas dalam kajian buku ini, yaitu: masalah ideologi, kesusilaan, dan agama dan khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum Islam (syariah). Tema-tema ini menjadi perhatian serius dan acap kali menimbulkan perdebatan di antara anggota tim penyusun RUU KUHP. Bukti ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana idealnya menyikapi tema-tema krusial tersebut dalam menjaga negara kesatuan hukum Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat isu hukum Islam ini penting di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, buku ini menjadi sangat perlu dibaca oleh siapa saja yang tertarik dengan relasi-relasi dan perkembangan hukum positif dan hukum Islam di tanah air, baik itu dari kalangan mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, pemuka agama, maupun praktisi hukum.
No. Barcode | No. Panggil | Lokasi Perpustakaan | Lokasi Ruangan | Kategori | Akses | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|---|---|
00006693547 | KC/345 ABD n |
Perpustakaan Jakarta - Cikini Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat |
Cikini Deposit - Lantai 6 | KCKR lantai 6 | Baca di tempat | Tersedia |
No. | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Aksi |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data. |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
---|---|---|---|
001 | INLIS000000000867571 | ||
005 | 20250319085313 | ||
006 | a####e############ | ||
007 | ta | ||
008 | 240307#########jki####e############ind## | ||
020 | # | # | $a 9786023831050 |
035 | # | # | $a 0010-0325000414 |
040 | # | # | $a JKPDJAK$b ind$c rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | # | # | $a 345$2 [23] |
084 | # | # | $a KC/345 ABD n |
100 | 0 | # | $a Abdul Halim $e Pengarang$e Abdul Halim $e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Negosiasi syariah dan negara dalam politik hukum pidana di Indonesia /$c Abdul Halim |
250 | $a cetakan pertama | ||
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Prenada,$c 2022 |
300 | # | # | $a x, 222 halaman ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a NEGOSIASI SYARIAH DAN NEGARA DALAM POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Buku yang ada di tangan pembaca ini bersumber dari penelitian tentang "Politik Hukum Pidana Islam dalam Negara Pancasila: Studi terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Kemudian, dalam proses penyusunannya menjadi sebuah buku, beberapa bagian pembahasan awal dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan respons masyarakat. Fokus buku ini adalah mencermati konfigurasi politik hukum pidana dan kaitannya dengan akomodasi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Paling tidak ada tiga masalah krusial dalam penyusunan RUU KUHP yang dibahas dalam kajian buku ini, yaitu: masalah ideologi, kesusilaan, dan agama dan khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum Islam (syariah). Tema-tema ini menjadi perhatian serius dan acap kali menimbulkan perdebatan di antara anggota tim penyusun RUU KUHP. Bukti ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana idealnya menyikapi tema-tema krusial tersebut dalam menjaga negara kesatuan hukum Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat isu hukum Islam ini penting di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, buku ini menjadi sangat perlu dibaca oleh siapa saja yang tertarik dengan relasi-relasi dan perkembangan hukum positif dan hukum Islam di tanah air, baik itu dari kalangan mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, pemuka agama, maupun praktisi hukum. |
521 | 1 | # | $a Dewasa |
650 | # | 4 | $a Hukum Pidana |
700 | # | # | $a Irfan Fahmi$e Desain Sampul |
800 | # | # | $a Wanda & Laily Kim$e Penata letak |
850 | # | # | $a JKPDJAK |
990 | # | # | $a D002716/25 |