Ketika buku ini sampai ke tangan pembaca, kebijaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah satu tahun diimplementasikan. Jalan menuju kea rah sebuah perwujudan kebijaksanaan yang baik bukanlah jalan yang mudah dan mulus. Implementasi, sebagaimana halnya dengan pembuatan kebijaksanaan publik itu sendiri, melibatkan berbagai macam kepentingan , apalagi untuk sebuah kebijaksanaan yang membawa implikasi perubahan yang begitu besar sebagaimana diharapkan oleh kebijaksanaan otonomi daerah yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Anatara Pusat dan Daerah. Sejak dirumuskan melalui UU No. 22 tahun 1999 kebijaksanaan otonomi daerah yang baru ini telah mengundang pelbagai macam perdebatan.