Dunia ketenagakerjaan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk aspek regulasi ketenagakerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam bidang ketenagakerjaan. Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah terus berupaya mempertemukan kepentingan kedua pihak—yakni pengusaha dan pekerja—melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam regulasi ketenagakerjaan. Dalam proses penyusunan regulasi atau peraturan perundang undangan, pemerintah melibatkan partisipasi publik, mulai dari akademisi, serikat pekerja, hingga organisasi pengusaha. Dinamika dalam proses penyusunan regulasi selalu menunjukkan adanya pro dan kontra, bahkan ketika suatu regulasi sudah diundangkan. Idealnya, semua pihak harus mengedepankan prinsip asas musyawarah mufakat. Namun hal itu tidak mudah dilakukan di negara yang demokratis seperti Indonesia.