Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam mengelola hutan adat dimulai semenjak mereka mengalami marginalisasi oleh kekuasaan negara. Perjuangan mereka mendapatkan tonggak yang bersejarah dengan dikeluarkannya Putusan MK 35. Dengan putusan tersebut, maka hutan adat dikeluarkan dari status kawasan hutan negara, dan selanjutnya dikategorikan sebagai hutan hak, sama seperti hutan milik perseorangan ataupun badan hukum. Pemerintah dinilai lamban dalam merespons Putusan MK 35, meskipun sebenarnya hal ini mungkin sebagai wujud dari sikap kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tentu menyadari bahwa banyak institusi adat di daerah yang tidak bebas cacat, sehingga mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak merepresentasikan kepentingan seluruh masyarakat adat.