Tanggung jawab melindungi hak-hak anak merupakan bagian dari semangat proklamasi sebagaimana termaktub dalam pembuka­an Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut­kan bahwa negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kelompok anak. Sebagai bagian dari negara dan juga pemegang kekuasaan kehakiman, pengadilan wajib memberi jaminan perlindungan tersebut melalui putusan atau penetapan yang dikeluarkannya. Kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab konstitusional tanpa harus diminta dan menjadi tanggung jawab hakim secara ex officio, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi anak.