Buku ini dimaksudkan untuk memetakan berbagai persoalan terkait perumusan dan implementasi kebijakan publik, termasuk konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang melingkupinya. Pemahaman hukum yang benar terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat publik selaku perangkat pemerintahan dan selaku pelayan masyarakat (public services), diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan dini (early warning) terhadap terjadinya penyimpangan kewenangan yang terjadi dalam rangka pengambilan kebijakan publik. Melalui pemahaman yang benar terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan diskresi kebijakan publik, pejabat publik dapat mengerti akan risiko hukum terutama tindak pidana korupsi atas tindakannya dalam pengelolaan keuangan negara.