Aparat kepolisian sebagai ujung tombak atau gate keeper system peradilan pidana di Indonesia, yang berhadapan langsung dengan para pelaku kejahatan terorisme, memang berada dalam kondisi dilematis ketika berupaya untuk menanggulangi kejahatan terorisme di masyarakat ini. Apabila para terduga teroris ini ketika hendak ditangkap melakukan perlawanan bersenjata maka tak ada pilihan lain selain juga menggunakan senjata untuk melumpuhkan mereka. Kemungkinan yang sangat mungkin terjadi adalah para terduga teroris ada yang terbunuh, atau aparat kepolisian yang kemungkinan malah terbunuh. Dalam situasi ‘to kill ot to be kill’ seperti ini, kita bias memaklumi apabila aparat keamanan menggunakan senjata api dan bentuk kekerasan lainnya untuk melumpuhkan terduga pelaku terorisme. Dengan segala konsekuensi yang kemungkinan terjadi Guna memahami musabab semua perihal itu dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka buku Dedi Prasetyo yang membahas persoalan di sekitar diskresi kepolisian dalam penangkapan pelaku terorisme secara panjang lebar ini, sangatlah memberikan pencerahan, bukan saja bagi masyarakat akademis dan umum, tetapi juga bagi pihak kepolisian untuk lebih bijak dalam menafsirkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, agar tidak terjerumus pada arogansi kekuasaan.