#

Melawan Dinamika Kapitalisme Dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi, Keadaan Kemiskinan

Jenis Bahan

Monograf

Judul Alternatif

-

Pengarang

Aurora Jillena Meliala (Pengarang) ; Indi Vidyafi (Penyunting)

Edisi

Edisi Pertama ; Cetakan Pertama

Pernyataan Seri

-

Penerbitan

Depok : Rajawali Pers, 2022

Bahasa

Indonesia

Deskripsi Fisik

xxx, 304 Halaman ; 23 cm.

Jenis Isi

Teks

Jenis Media

Tanpa Perantara

Penyimpanan Media

Volume

ISBN

9786233723893

ISSN

-

ISMN

-

Bentuk Karya

-

Target Pembaca

Umum

Catatan

-


Abstrak

Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis. Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut. Banyak negara malah hanya mengikuti arus dominasi negara adidaya yang memiliki hegemoni ekonomi politik dalam percaturan dunia internasional. Sejarah Indonesia menunjukkan fakta bahwa negara ini kerap terombang-ambing oleh kebingungan ideologi ekonomi. Sebagian menyatakan ekonomi sebaiknya diserahkan pada pasar, sebagian lain menyatakan harus dikontrol negara. Kebanyakan lupa, founding fathers kita telah menyelesaikan pembahasan ini jauh hari ketika Indonesia merdeka. Buku ini ditujukan guna mengembalikan kesadaran nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Bahwa Indonesia memiliki Sistem Ekonomi Kerakyatan yang sudah tercantum dalam UUD 1945 dan karenanya wajib diterapkan dalam seluruh produk hukum ekonomi nasional. Tidak boleh ada lagi undang-undang minyak bumi dan gas, undang-undang sumber daya air, undang-undang ketenagalistrikan, dan undang-undang menyangkut ekonomi yang dibatalkan karena melanggar Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan UUD 1945. Seluruh komponen rakyat wajib menjadi penjaga demokrasi ekonomi Indonesia.

No. Barcode No. Panggil Lokasi Perpustakaan Lokasi Ruangan Kategori Akses Ketersediaan
00006162317 338.04 AUR m Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00006162321 338.04 AUR m Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00006162326 338.04 AUR m Perpustakaan Jakarta - Cikini
Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 Koleksi Umum Dapat dipinjam Dipinjam
No. Nama File Nama File Format Flash Format File Aksi
Tidak ada data.
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000850386
005 20231219033752
006 a####g########1###
007 ta
008 231219s########jbi####g########1###ind##
020 # # $a 9786233723893
035 # # $a 0010-1223000621
040 # # $a JKPDJAK$b ind$c rda
041 0 # $a ind
082 0 4 $a 338.04$2 [23]
084 # # $a 338.04 AUR m
100 0 # $a Aurora Jillena Meliala$e Pengarang$e Aurora Jillena Meliala$e Pengarang
245 1 0 $a Melawan dinamika kapitalisme dengan hukum ekonomi kerakyatan /$c Aurora Jillena Meliala ; Penyunting, Indi Vidyafi
250 $a Edisi Pertama ; Cetakan Pertama
264 # 1 $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2022
300 # # $a xxx, 304 Halaman ; $c 23 cm.
336 # # $a Teks$2 rdacontent
337 # # $a Tanpa Perantara$2 rdamedia
338 # # $a Volume$2 rdacarrier
520 # # $a Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis. Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut. Banyak negara malah hanya mengikuti arus dominasi negara adidaya yang memiliki hegemoni ekonomi politik dalam percaturan dunia internasional. Sejarah Indonesia menunjukkan fakta bahwa negara ini kerap terombang-ambing oleh kebingungan ideologi ekonomi. Sebagian menyatakan ekonomi sebaiknya diserahkan pada pasar, sebagian lain menyatakan harus dikontrol negara. Kebanyakan lupa, founding fathers kita telah menyelesaikan pembahasan ini jauh hari ketika Indonesia merdeka. Buku ini ditujukan guna mengembalikan kesadaran nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Bahwa Indonesia memiliki Sistem Ekonomi Kerakyatan yang sudah tercantum dalam UUD 1945 dan karenanya wajib diterapkan dalam seluruh produk hukum ekonomi nasional. Tidak boleh ada lagi undang-undang minyak bumi dan gas, undang-undang sumber daya air, undang-undang ketenagalistrikan, dan undang-undang menyangkut ekonomi yang dibatalkan karena melanggar Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan UUD 1945. Seluruh komponen rakyat wajib menjadi penjaga demokrasi ekonomi Indonesia.
650 # 4 $a Ekonomi, Keadaan kemiskinan
700 0 # $a Indi Vidyafi$e Penyunting
850 # # $a JKPDJAK
990 # # $a D028977/23
990 # # $a D028978/23
990 # # $a D028979/23