Sejak negara-negara Muslim secara fisik berhasil membebaskan dirinya dari penjajahan dan kolonialisme Barat pada pertengahan abad kedua puluh, mereka segera memasuki dunia baru dengan persoalan-persoalan pembangunan yang rumit. Pada tingkatan internal mereka dihadapkan pada sejumlah persoalan yang umum dihadapi oleh negara- negara yang baru merdeka, yang kemudian di dalam literatur ekonomi disebut sebagai negara-negara berkembang (developing countries), seperti agenda-agenda dan program- program pengisi kemerdekaan, pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Persoalan ini sangat wajar karena selama dalam masa penjajahan mereka tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusianya sehingga ketika kemerdekaan telah diraih, tenaga-tenaga profesional yang andal dan memadai tidak tersedia yang mengakibatkan agenda-agenda untuk mengisi kemerdekaan tersebut tidak menajamnya konflik politik domestik pascakemerdekaan yang dapat segera direalisasikan. Ini belum ditambah dengan dipicu oleh beragamnya ideologi politik yang tumbuh subur di negara-negara ini. Umumnya kekuatan-kekuatan politik yang saling bertikai ini dikompori oleh perbedaan falsafah ideologi politik mereka sendiri; sebagian mengikuti pandangan politik sekularitas dan sebagian lainnya berpandangan bahwa agama harus menjadi dasar politik ketatanegaraan.