Kehadiran buku ini telah berhasil mengangkat keberadaan stakeholder KI di Indonesia karena rezim KI tidak saja keberadaan DJKI secara kelembagaan, terhadap pelindungan KI di Indonesia, namun stakeholders turut andil dan menjadi bagian dalam pengelolaan dan pengembangan rezim KI guna memperkuat pembangunan nasional dalam kerangka hukum responsif. Buku ini menjadi pengantar agar mendapatkan pemahaman bersama terhadap gap yang terjadi dari pemangku kepentingan KI di Indonesia dengan DJKI sebagai pelaksana Undang-Undang di bidang KI, yang ditujukan sebagai institusi yang responsif dalam pengelolaan KI, pada gilirannya dapat diterapkannya strategi yang lebih komprehensif dalam pengeloaan rezim KI nasional.|indeks