Kompleksnya persoalan hukum dan penegakan hukum di Indonesia menimbulkan keinginan besar masyarakat agar institusi kehakiman dan mahkamah Agung (MA) sebagai pucuk pimpinannya direformasi. Bahkan tuntutan juga mengarah pada pembentukan institusi-institusi peradilan baru yang kelak dapat menegakan hukum lebih professional. Buku ini berisi terdiri dari uu mahkamah agung, uu perdadilan umum, uu peradilan tata usaha negara, uu peradilan pajak, keppres mahkamah syar’iyah dan mahkamah syar’iyah propinsi di propinsi NAD. Dengan adanya perubahan perundangan ini hukum peradilan di Indonesia dapat menjadi lokomotif utama perbaikan citra penegak hukum di mata para pencari keadilan dan mewujudkan satu pemeritahan yang bersih melalui system peradilan yang independen.