Otonomi
Jenis Bahan
Monograf
Judul Alternatif
-
Pengarang
Robert Na Endi Jaweng (Pengarang)
Edisi
-
Pernyataan Seri
-
Penerbitan
Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2022
Bahasa
Indonesia
Deskripsi Fisik
x, 438 halaman : ilustrasi ; 23 cm
Jenis Isi
Teks
Jenis Media
Tanpa Perantara
Penyimpanan Media
Volume
ISBN
9786233463591
ISSN
-
ISMN
-
Bentuk Karya
Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca
Tidak diketahui / tidak ditentukan
Catatan
-
Abstrak
Di banyak negara, mozaik desentralisasi umumnya diisi oleh empat dimensi pokok: dimensi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi. Kategorisasi tersebut sudah lazim dikenal dalam diskursus akademik, desain kebijakan, maupun praktik aktual di lapangan. Di negeri ini, sejak otonomi berjalan pada 2001 silam, pemerintah mengintrodusir dan menerapkan keempat dimensi tersebut secara sekaligus. Aksentuasi dan prioritas bisa saja berbeda pada setiap priode kebijakan. Mula-mula, desentralisasi politik tampak menonjol, dilapisi dengan dengan desentralisasi fiskal yang relatif kuat. Sementara desentralisasi administrasi maupun ekonomi menjadi bagian inheren dalam substansi kebijakan dan lebih-lebih pada tingkat pelaksanaan di daerah. Pilihan strategi tersebut tentu tak terlepas dari konteks politik dan lingkungan kebijakan masa awal transisi demokrasi. Namun, setelah dua puluh tahun berotonomi, kita bergerak menuju titik desentralisasi berkeseimbangan. Saat ini kita memang berfokus kepada daya dukung administrasi, tata kelola fiskal dan kinerja ekonomi daerah, namun ruang bagi desentralisasi politik berbasis partisipasi (pilkada langsung), deliberasi (kebijakan publik) dan representasi (perwakilan lokal) relatif tetap terjaga. Orientasi kepada structural-efficiency model dengan local-democracy model senantiasa coba dijalankan dalam langgam yang relatif seirama.
No. Barcode | No. Panggil | Lokasi Perpustakaan | Lokasi Ruangan | Kategori | Akses | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|---|---|
00006011624 | 352.14 ROB e |
Perpustakaan Jakarta - Cikini Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail marzuki, Jakarta Pusat |
Cikini Umum - Lantai 4 dan Lantai 5 | Koleksi Umum | Dapat dipinjam | Tersedia |
No. | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Aksi |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data. |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
---|---|---|---|
001 | INLIS000000000842068 | ||
005 | 20230307011135 | ||
006 | a####g############ | ||
007 | ta | ||
008 | 230307###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786233463591 |
035 | # | # | $a 0010-0323000231 |
040 | # | # | $a JKPDJAK$b Ind$c RDA |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 352.14$2 [23] |
084 | # | # | $a 352.14 ROB e |
100 | 0 | # | $a Robert Na Endi Jaweng$e Pengarang$e Robert Na Endi Jaweng$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Empat wajah desentralisasi : $b membaca dekade kedua otonomi daerah di Indonesia /$c Robert Na Endi Jaweng |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Penerbit Buku Kompas,$c 2022 |
300 | # | # | $a x, 438 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Di banyak negara, mozaik desentralisasi umumnya diisi oleh empat dimensi pokok: dimensi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi. Kategorisasi tersebut sudah lazim dikenal dalam diskursus akademik, desain kebijakan, maupun praktik aktual di lapangan. Di negeri ini, sejak otonomi berjalan pada 2001 silam, pemerintah mengintrodusir dan menerapkan keempat dimensi tersebut secara sekaligus. Aksentuasi dan prioritas bisa saja berbeda pada setiap priode kebijakan. Mula-mula, desentralisasi politik tampak menonjol, dilapisi dengan dengan desentralisasi fiskal yang relatif kuat. Sementara desentralisasi administrasi maupun ekonomi menjadi bagian inheren dalam substansi kebijakan dan lebih-lebih pada tingkat pelaksanaan di daerah. Pilihan strategi tersebut tentu tak terlepas dari konteks politik dan lingkungan kebijakan masa awal transisi demokrasi. Namun, setelah dua puluh tahun berotonomi, kita bergerak menuju titik desentralisasi berkeseimbangan. Saat ini kita memang berfokus kepada daya dukung administrasi, tata kelola fiskal dan kinerja ekonomi daerah, namun ruang bagi desentralisasi politik berbasis partisipasi (pilkada langsung), deliberasi (kebijakan publik) dan representasi (perwakilan lokal) relatif tetap terjaga. Orientasi kepada structural-efficiency model dengan local-democracy model senantiasa coba dijalankan dalam langgam yang relatif seirama. |
650 | # | 4 | $a Otonomi |
850 | # | # | $a JKPDJAK |
990 | # | # | $a D007544/23 |