Untuk membangun Indonesia Baru sebagai sebuah Welfare State diperlukan lima pilar penyangga: ketuhanan, hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan integralistik Indonesia telah mendorong dilakukannya reformasi di segala bidang, termasuk di bidang hukum, di mana Mahkamah Agung tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, baik di Ideologi, politik, yudisial, sosial maupun administrasi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang handal sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem dan mekanisme praktik ketatanegaraan yang mendukung, belum adanya konsepsi baru tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung yang ideal, serta tidak diberikannya kedudukan, peran dan kekuasaan kehakiman yang sesungguhnya.