Sebagai negara yang memiliki kapasitas perekonomian yang tinggi, Indonesia secara teoretis mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Namun, kenyataannya kapasitas perekonomian itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, dalam arti pendapatan masyarakat belum merata dan manfaat pembangunan belum dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan tantangan yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini. Selain instrumen kebijakan fiskal, salah satu solusi nonkonvesional untuk mengurai akar masalah ketimpangan adalah melalui akselerasi inklusi keuangan (financial inclusion). Semakin luas akses rumahtangga dan pelaku usaha ke lembagajasa keuangan formal, semakin besar kemampuan mereka untuk membiayai konsumsi daninvestasi, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi secara makro. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses produk dan jasa layanan keuangan formal, baik bank maupun nonbank.