esatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antarnegara dan bangsa di dunia. meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah dan swasta. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut, selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara. Di Indonesia sendiri , pemerintah telah mengundangkan UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No, 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Nasional. Namun, walaupun undang-undang yang mengatur tentang hubungan luar negeri sudah lama dikeluarkan, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum diplomatik di antara para pihak yang sering melakukan interaksi antarnegara.