#

Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik

Manajemen Bisnis & Keuangan / Akuntansi / Sektor Publik

Jenis Bahan

Monograf

Judul Alternatif

-

Pengarang

M. Yusuf

Edisi

1 Jil.

Pernyataan Seri

-

Penerbitan

Jakarta : Salemba Empat, 2013

Bahasa

Indonesia

Deskripsi Fisik

xiv + 164 Halaman : ilus. ; 19 x 26 cm

Jenis Isi

teks

Jenis Media

tanpa perantara

Penyimpanan Media

volume

ISBN

978-979-061-104-7

ISSN

-

ISMN

-

Bentuk Karya

Bukan fiksi atau tidak didefinisikan

Target Pembaca

Tidak diketahui / tidak ditentukan

Catatan

-


Abstrak

Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah pengelolaan aset milik daerah menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terbaik melalui perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya pengecualian terhadap pengelolaan aset pada pemerintahan daerah. Buku ini hanya sebagai tawaran alternatif dalam pembuatan model dan merupakan pintu gerbang wawasan tentang pengelolaan aset milik daerah untuk diaplikasikan melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati/wali kota yang didasarkan pada PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2008.Buku ini dibuat sebagai bahan kajian bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset milik daerah atau mereka yang membantu pemerintah daerah membuat sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah, karena aplikasi pengelolaan aset milik daerah tidak hanya bergantung pada kedua peraturan tersebut, tetapi banyak terkait dengan peraturan lain, khususnya peraturan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah seperti Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta buletin teknisnya.

No. Barcode No. Panggil Lokasi Perpustakaan Lokasi Ruangan Kategori Akses Ketersediaan
00005429423 658.15 YUS l Perpustakaan Jakarta Utara - Koja
Jl. Logistik Raya No. 2 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
RUANG KOLEKSI UMUM UTARA - Koleksi Dewasa Lantai 3 Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
00005429844 658.15 YUS l Perpustakaan Jakarta Utara - Koja
Jl. Logistik Raya No. 2 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
RUANG KOLEKSI UMUM UTARA - Koleksi Dewasa Lantai 3 Koleksi Umum Dapat dipinjam Tersedia
No. Nama File Nama File Format Flash Format File Aksi
Tidak ada data.
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000804663
005 20210407023610
007 ta
008 210407###########################0#ind##
020 # # $a 978-979-061-104-7
035 # # $a 0010-0421001176
082 # # $a 658.15
084 # # $a 658.15 YUS l
245 # # $a Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik /$c M. Yusuf. Editor Ahli, Arsan Latif dan Firman Gana Senapi;
250 # # $a 1 Jil.
264 # # $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2013
300 # # $a xiv + 164 Halaman : $b ilus. ; $c 19 x 26 cm
336 # # $a teks$2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia
338 # # $a volume$2 rdacarrier
520 # # $a Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah pengelolaan aset milik daerah menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terbaik melalui perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya pengecualian terhadap pengelolaan aset pada pemerintahan daerah. Buku ini hanya sebagai tawaran alternatif dalam pembuatan model dan merupakan pintu gerbang wawasan tentang pengelolaan aset milik daerah untuk diaplikasikan melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati/wali kota yang didasarkan pada PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2008.Buku ini dibuat sebagai bahan kajian bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset milik daerah atau mereka yang membantu pemerintah daerah membuat sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah, karena aplikasi pengelolaan aset milik daerah tidak hanya bergantung pada kedua peraturan tersebut, tetapi banyak terkait dengan peraturan lain, khususnya peraturan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah seperti Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta buletin teknisnya.
650 # 4 $a AKUNTANSI
650 # 4 $a MANAJEMEN BISNIS & KEUANGAN
650 # 4 $a SEKTOR PUBLIK
700 0 # $a M. Yusuf
990 # # $a U006172/11
990 # # $a U006173/11